Goverment Expenditure
FOREIGN AID
Negara berkembang yang mempunyai hutang yang jumlahnya besar menyebabkan
defisit transaksi berjalan. Hal ini dikarenakan negara tersebut harns membayar
beban bunga yang tinggi. Penerimaan bantuan luar negeri (foreign aid) di
suatu negara berkembang akan memperbaiki transaksi berjalan.
PERKEMBANGAN DAN MASALAH HUTANG LUAR NEGERI
Hutang luar negeri menjadi komponen yang penting dalam struktur pembiayaan
pembangunan, namun dalam menjalankan kebijaksanaannya, pinjaman dana yang
berasal dari luar negeri tersebut didasarkan pada beberapa kriteria pokok yang
tujuannya untuk menyelaraskan antara kebutuhan akan pinjaman dana luar negeri
dengan politik luar negeri yang bebas aktif, sebagaimana telah digariskan dalam
GBHN. Selain itu, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana menjadi
pertimbangan utama, sehingga kriteria pokok tersebut diarahkan pada tiga hal,
yaitu: (1) bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan politik, (2)
syarat-syarat pembayaran hams dalam batas-batas kemampuan untuk membayar
kembali, dan (3) penggunaan
2) IGGI digantikan COl sejak tahun 1992. Penggantian ini sebagai suatu
protes pemerintah Indonesia. bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan
proyekproyek produktif dan bermanfaat.
Ditinjau dari sudut manfaatnya, hutang luar negeri (bantuan luar negeri)
mempunyai 2 (dua) peranan, yaitu: (a) untuk mengatasi masalah kekurangan mata
uang asing, dan (b) untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan. Kedua masalah
terse but biasa disebut dengan masalah kesenjangan ganda (the two gap
problems), yaitu kesenjangan tabungan (saving gap) dan kesenjangan
mata uang asing (foreign exchange gap).
Culture, Media and Sport
Pada ekonomi negara maju, maka peran pemerintah dalam
bidang administratif dan protective bertambah. Dengan ekspansi ekonomi,
pengeluaran pemerintah di bidang budaya dan kesejahteraan akan naik, khususnya,
pendidikan dan kesehatan. Komite Olah Raga Nasional
Indonesia (KONI) dan jajaran organisasi di bawahnya, dari pusat hingga daerah-
merupakan organisasi nirlaba atau nonprofit. Artinya, organisasi yang tidak
mencari keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan kegiatannya selalu bergantung
kepada kucuran dana dari pemerintah, melalui APBN di tingkat pusat dan APBD di
tingkat daerah.
Pengeluaran pemerintah dalam bidang media, meliputi
pembangunan sarana telekomunikasi seperti PT.Telkom. dalam sarana transportasi
seperti PT.KAI.
Olah raga tidak dapat bergantung
sepenuhnya pada pemerintah, untuk segala kebutuhannya. Jika hal itu terjadi,
olah raga harus bersaing ketat dengan berbagai sektor pemerintahan yang
lainnya, agar dapat memperoleh kucuran dana. Di saat keuangan pemerintah yang
terbatas, maka pemerintah akan menggunakan "akuntabilitas", sebagai
standar dalam mengatur pengeluaran pada setiap organisasi yang dibiayainya.
Kompetisi untuk memperoleh dukungan dana akan sangat sulit, dengan kondisi
keuangan pemerintah yang terbatas. pemerintah dengan
otoritasnya dan kekuasaannya mengambil keputusan kurang berpihak terhadap
kemajuan dan pemerataan terhadap perkembangan olah raga. Misalnya, pada masa
orde baru, dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan
Pekan Olah Raga Nasional (PON) selalu diselenggarakan di Jakarta. Kebijakan ini
mengakibatkan pemerataan prestasi olah raga dan peran serta masyarakat untuk
terlibat secara luas dalam kegiatan olah raga tidak merata, di seluruh wilayah
tanah air. Walaupun sekarang kebijakan itu telah berubah, mungkin suatu saat
nanti kebijakan politik dengan alasan tertentu akan membatasi kembali
penyelenggaraan multieven itu jika olah raga tidak bisa mandiri dalam hal
keuangan.
Contoh lain, projek yang gagal karena keuangan yang tidak
mandiri adalah projek Garuda Emas (Gapai Rebut Uber Dapatkan Emas) yang
dicanangkan tahun 1992. Dan juga pembangunan Wisma Atlet di Bogor juga dibiayai
oleh pemerintah.
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar